PUBLIKAINDONESIA, JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan bahwa prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan 38 Ketua DPD Partai Demokrat dalam sebuah pertemuan internal.
SBY, yang juga merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa prinsip tersebut sudah diterapkan sejak era reformasi TNI yang ia pimpin.
“Dulu, saat saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” ujar SBY dalam video yang diunggah di kanal YouTube Partai Demokrat.
Ia menjelaskan bahwa doktrin ini merupakan bagian dari reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian berubah menjadi TNI.
Saat itu, SBY menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI dan ikut menggagas kebijakan yang mewajibkan prajurit aktif untuk tidak terlibat dalam politik.
“Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu. Jika masih menjadi jenderal aktif, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun dulu,” tegasnya.
SBY juga mencontohkan langkah putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memilih mundur dari militer pada 2016 saat berpangkat mayor demi terjun ke dunia politik.
“Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang kariernya dulu cemerlang harus mundur jika ingin berkiprah di pemerintahan atau politik. Ini adalah salah satu gagasan yang kami perjuangkan dulu,” tambahnya.
Selain itu, SBY sempat mengenang pengalaman pribadinya ketika berada di luar pemerintahan pada tahun 2001.
Saat itu, ia menerima dengan lapang dada keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membebaskannya dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam), yang kemudian menjadi Menko Polkam.
“Pada pertengahan 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menko Polsoskam. Saya menerimanya dengan ikhlas. Pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari posisi tersebut,” ungkapnya.
Dengan pernyataan ini, SBY menegaskan kembali komitmen terhadap reformasi TNI yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade dan pentingnya menjaga netralitas militer dalam politik.