PUIKAINDONESIA.COM, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp75 miliar mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai ambisius namun belum disertai dengan penjelasan teknis yang memadai.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan bahwa hingga kini pihak legislatif belum menerima pemaparan resmi mengenai mekanisme pemangkasan anggaran yang rencananya akan menyasar 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami meminta Pemkot segera memberikan penjelasan rinci terkait rencana efisiensi ini. Jangan sampai penghematan besar hanya menjadi angka di atas kertas tanpa kejelasan implementasi di lapangan,” tegas Helmi dalam wawancara beberapa waktu lalu.
Menurut Helmi, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana proses efisiensi itu akan dilaksanakan serta ke mana arah alokasi dana hasil penghematan tersebut.
Tanpa transparansi, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang sejatinya bertujuan untuk efisiensi.
Sejauh ini, Pemkot Samarinda belum memberikan klarifikasi detail mengenai sektor-sektor mana saja yang akan dipangkas, serta bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik di Kota Tepian.
DPRD Samarinda menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar kebijakan efisiensi ini tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan tidak mengganggu jalannya program prioritas pembangunan.