PUBLIKAINDONESIA, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut. Selain itu, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, untuk kelima kalinya berturut-turut.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, di Auditorium Gedung KH Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Gubernur Muhidin mengapresiasi capaian tersebut, namun menegaskan bahwa pencapaian itu bukan akhir dari perjuangan. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan demi kemajuan daerah.
“Dukungan semua pihak sangat kami harapkan, baik dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, DPRD, akademisi, maupun masyarakat,” ujar Muhidin.
Dalam Musrenbang tersebut, ia juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang akan didorong Pemprov Kalsel, antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut dan Pelabuhan Internasional di KEK Mekar Putih, Kotabaru. Proyek ini diharapkan menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik nasional.
Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah di Kalsel mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan Program Makan Bersama Gizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan dikelola oleh sekolah masing-masing dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan aparat.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga tengah menyusun rencana pembangunan fasilitas publik seperti toilet umum dan rest area di beberapa jalur strategis provinsi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD ini menjadi forum menjaring masukan dari semua pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel 2025–2029.
“Musrenbang ini adalah tahapan akhir RPJMD, yang kami targetkan selesai lebih awal dari batas waktu enam bulan. Diharapkan dapat disahkan menjadi perda pada 30 Juli 2025,” jelas Ariadi.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan penekanan layar monitor secara simbolis serta penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, kepala daerah dari 12 kabupaten/kota se-Kalsel, serta sekitar 390 peserta dari unsur pemerintah, DPRD, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan masyarakat.
