PUBLIKAINDONESIA,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TNI AD dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel menandatangani kesepakatan bersama (MoU) terkait dukungan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Kalimantan Selatan. Penandatanganan dilakukan oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai, Gubernur Kalimantan Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Kalsel di Gedung Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/12/2025) pagi.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin mengatakan pembangunan Makodam direncanakan mulai dilaksanakan pada 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027. Pembiayaan pembangunan akan ditanggung secara bersama, yakni sebagian oleh Kementerian Pertahanan dan sisanya menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten/kota.
“Lokasi pembangunan sudah disiapkan di kompleks perkantoran Pemprov Kalsel, tepatnya di area dekat masjid yang sebelumnya telah dipetakan sebagai kawasan perencanaan fasilitas pertahanan,” ujar Muhidin.
Ia berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala, termasuk tidak adanya klaim lahan dari masyarakat. Muhidin juga menyebutkan bahwa nama resmi Kodam masih dalam tahap finalisasi, namun terdapat kesepakatan untuk mengusulkan penggunaan kembali nama bersejarah.
“Dulu kita mengenal Kodam Lambung Mangkurat. Kita ingin menghidupkan kembali nama itu sebagai identitas kehormatan Banua,” katanya.
Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Kalsel dan pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan Kodam, termasuk sinergi dalam penguatan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, pembangunan Kodam Kalsel sejalan dengan rencana strategis TNI Angkatan Darat tahun 2027.
“TNI AD bersama pemerintah provinsi akan menyiapkan bangunan dan fasilitas Kodam. Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang turut menandatangani MoU menyampaikan bahwa pembangunan fisik Makodam dijadwalkan berlangsung pada 2027, sementara tahap perencanaan dan penganggaran akan dimulai pada tahun 2026.
“Seperti disampaikan Pangdam, kegiatan ini merupakan perintah Presiden. Pemerintah daerah mendukung penuh agar keberadaan Kodam dapat meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat,” pungkasnya.