PUBLIKAINDONESIA,MARTAPURA — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) mengoperasikan dapur umum sejak ditetapkannya status tanggap darurat banjir oleh Bupati Banjar pada Senin (30/12/2025).
Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, Jumat (2/1/2026) sore, mengatakan dapur umum mulai beroperasi sejak hari pertama penetapan status tanggap darurat dan telah melayani ribuan warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Martapura Timur.
“Untuk Martapura Timur, dapur umum melayani sekitar 6.000 masyarakat terdampak banjir,” ujar Erny.
Pengelolaan dapur umum dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Taruna Siaga Bencana (Tagana), pihak kecamatan, Pramuka, serta Karang Taruna. Seluruh unsur tersebut terlibat langsung dalam penyediaan dan pendistribusian makanan bagi warga terdampak.
Erny menjelaskan, saat ini terdapat tiga dapur umum yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, terdapat dapur umum bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta dari Polda Kalsel yang dijalankan oleh Brimob.
“Dapur umum dari provinsi saat ini berpindah ke Kecamatan Sungai Tabuk, namun tetap kami dukung logistiknya. Begitu juga dapur umum Brimob, hari ini hingga malam nanti akan kami kirimkan logistik,” jelasnya.
Untuk wilayah Martapura Barat, dapur umum melayani sekitar 5.000 warga per hari. Rencananya, dapur umum di Kecamatan Sungai Tabuk juga akan melayani sekitar 5.000 warga. Sementara di Martapura Kota, dapur umum berlokasi di Desa Pesayangan Barat dan beberapa titik desa lainnya. Secara keseluruhan, dapur umum yang logistiknya disuplai oleh Dinas Sosial berjumlah sekitar enam hingga tujuh titik. Adapun dapur umum yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersifat dinamis, menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Menu makanan yang disediakan dapur umum meliputi nasi, mi goreng, telur, sarden, serta nasi goreng. Pendistribusian makanan dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan warga, tidak selalu tiga kali sehari, dengan mempertimbangkan efektivitas penyaluran dan keterbatasan anggaran. Terkait koordinasi penanganan banjir, Erny menegaskan pihaknya terus berkomunikasi dengan BPBD agar penyaluran logistik tidak tumpang tindih.
“Jika logistik kami kurang atau untuk menentukan titik distribusi, kami selalu berkoordinasi dengan BPBD supaya tidak terjadi overlap,” pungkasnya.