PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menegaskan bahwa program pendidikan yang selama ini dijalankan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selaras dengan arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus utama Bappenas. Menurutnya, peningkatan literasi, kemampuan menulis, serta kompetensi jurnalistik merupakan fondasi penting untuk membangun ekosistem media yang profesional dan berkelanjutan.
“Program pendidikan PWI satu perahu dengan program PPN/Bappenas. Karena memang program pendidikan adalah kunci utama peningkatan kualitas masyarakat kita,” ujar Rahmat dalam pertemuan dengan pengurus PWI Pusat di Gedung PPN/Bappenas, Jakarta.
Rahmat menjelaskan, kemampuan menulis dan membaca adalah elemen utama dalam bertahan di era disrupsi media. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara seperti Australia dan Jepang masih mampu mempertahankan media cetak karena ekosistem literasi masyarakatnya kuat.
Ia juga menyoroti tantangan baru dunia media yang kian kompleks, mulai dari derasnya informasi digital, maraknya misinformasi, hingga menurunnya minat baca di masyarakat.
“Saya khawatir kemampuan baca-tulis kita menurun. Generasi sekarang lebih suka membaca kalimat pendek, sementara berita yang panjang mulai ditinggalkan,” ujar Guru Besar IPB ini.
Di sisi lain, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengungkapkan bahwa fokus utama PWI selama ini adalah pendidikan dan peningkatan kompetensi wartawan. PWI telah menjalankan tiga program kunci, yakni Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Safari Jurnalistik, dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Semisal PWI memiliki 10 program maka satu sampai sembilan itu adalah diklat, diklat, diklat, dan yang kesepuluh baru lain-lain,” kata Munir yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara.
Menurut Munir, keselarasan visi antara PWI dan Bappenas inilah yang membuat keduanya disebut berada dalam “satu perahu” untuk memperkuat media Indonesia agar semakin kredibel, bertanggung jawab, dan berintegritas. Hal ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah terkait program media BEJO’S akronim dari media Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua lembaga untuk merumuskan Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan ini akan menjadi landasan kolaborasi dalam penguatan literasi publik, peningkatan kapasitas wartawan, dan pengembangan industri media yang profesional serta sehat.