PUBLIKAINDONESIA.COM – Mesin propaganda global Israel yang dikenal dengan istilah Hasbara kini tengah menghadapi krisis serius. Sejumlah influencer, aktivis media sosial, hingga perusahaan penyedia layanan studio melayangkan gugatan karena pembayaran yang dijanjikan belum juga diterima.
Masalah ini mencuat setelah laporan media ekonomi Israel Calcalist pada Sabtu (14/3/2026) mengungkap adanya tekanan hukum terhadap Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel, lembaga yang mengoordinasikan kampanye komunikasi global pemerintah Israel.
Para penggugat menuntut pembayaran gaji dan biaya operasional yang disebut mencapai jutaan shekel sejak pecahnya konflik di Jalur Gaza pada Oktober 2023.
Gugatan datang dari berbagai pihak yang sebelumnya dilibatkan dalam kampanye komunikasi global Israel. Mulai dari perusahaan penyedia studio produksi, aktivis media sosial, hingga influencer yang direkrut untuk mempengaruhi opini publik internasional.
Dua perusahaan swasta yang menyediakan fasilitas studio untuk para pejabat Israel bahkan menuntut pembayaran sekitar dua juta shekel atau setara Rp10,1 miliar.
Krisis ini membuka sisi lain dari operasi komunikasi global Israel yang selama ini bekerja di balik layar untuk mempertahankan narasi pemerintah di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap operasi militer di Gaza.
Menurut laporan tersebut, krisis bermula dari kekurangan staf yang dialami Direktorat Hasbara setelah serangan 7 Oktober 2023. Kondisi itu memaksa pemerintah Israel merekrut puluhan aktivis independen dan kontraktor swasta secara cepat.
Namun rekrutmen yang dilakukan tanpa sistem yang rapi justru menimbulkan masalah baru. Banyak influencer dan aktivis tidak dipekerjakan secara resmi oleh pemerintah, melainkan melalui perusahaan produksi sebagai perantara pembayaran.
Model kerja ini akhirnya membuat banyak pekerja tidak memiliki kepastian pembayaran.
Seorang kontraktor yang terlibat bahkan menyebut proyek tersebut berjalan “berantakan” karena sistem pengelolaan yang tidak jelas.
Masalah ini juga menyentuh fasilitas komunikasi pejabat tinggi. Sebuah perusahaan yang menyediakan studio wawancara internasional bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant kini menuntut pembayaran lebih dari setengah juta shekel atau sekitar Rp2,7 miliar.
Selain itu, perusahaan bernama Intellect juga menggugat Kantor Perdana Menteri Israel dengan nilai lebih dari 1,5 juta shekel atau sekitar Rp8,2 miliar.
Perusahaan tersebut mengklaim telah membiayai penerbangan ke Den Haag untuk para influencer yang terlibat dalam aktivitas kontra-demonstrasi pro-Palestina menjelang persidangan di kota tersebut.
Salah satu figur yang paling dikenal dalam kampanye komunikasi Israel adalah Eylon Levy, mantan juru bicara resmi pemerintah Israel hingga Maret 2024.
Levy mengakui adanya masalah pembayaran tersebut. Ia mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepadanya, namun ia mengaku sudah lelah menagih haknya.
Meski tidak lagi bekerja secara resmi untuk pemerintah, Levy masih aktif melakukan kampanye komunikasi melalui akun media sosialnya yang memiliki sekitar 250 ribu pengikut.
Dalam beberapa unggahannya di platform X, Levy kerap menyuarakan pandangannya terkait isu geopolitik, termasuk kritik terhadap sikap pemerintah Inggris terhadap Iran.
Ironisnya, krisis pembayaran ini terjadi di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah Israel untuk kampanye Hasbara.
Sejak Oktober 2023, kampanye komunikasi global Israel juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Israel serta Kementerian Diaspora Israel.
Pada September 2024, pemerintah bahkan menyetujui tambahan dana sebesar 150 juta shekel atau sekitar USD49 juta untuk memperkuat kampanye komunikasi global tersebut.
Dana itu menambah anggaran sebelumnya yang telah mencapai 520 juta shekel atau sekitar USD170 juta.
Langkah tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Gideon Saar, yang membentuk direktorat baru untuk merekrut lebih banyak blogger dan influencer media sosial.
Yang menjadi sorotan publik adalah sumber dana tambahan tersebut yang disebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi.
Langkah ini menuai kritik karena dianggap menunjukkan prioritas pemerintah lebih condong pada upaya propaganda dibanding pengembangan sektor pendidikan.
Kantor Perdana Menteri Israel sendiri mengakui adanya “ketidakteraturan dalam praktik kontrak direktorat diplomasi publik”, namun menolak memberikan rincian lebih lanjut karena proses hukum masih berlangsung.
Krisis ini kini menjadi sorotan internasional karena memperlihatkan bagaimana operasi komunikasi global Israel dijalankan, sekaligus memunculkan pertanyaan baru tentang transparansi dan pengelolaan anggaran dalam kampanye propaganda negara tersebut.
#Israel #Hasbara #PropagandaIsrael #Gaza #InfluencerGlobal #BenjaminNetanyahu #EylonLevy #KonflikGaza #PolitikInternasional #BeritaDunia #Geopolitik #MediaGlobal #TrendingNews