PUBLIKAINDONESIA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) terus tancap gas dalam mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dan keuangan daerah.
Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar di Mini Stage EXPO Tanbu 2026, kawasan Simpang Empat, Minggu (5/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal modernisasi sistem, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Digitalisasi harus berdampak langsung, mempermudah layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Tanbu sendiri terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Implementasi ETPD kini sudah merambah berbagai sektor. Mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan perizinan, rumah sakit daerah, hingga transaksi di pasar tradisional semuanya mulai beralih ke sistem digital.
Tak hanya itu, sistem pembayaran daerah juga telah terintegrasi dengan Bank Kalsel, QRIS, serta berbagai kanal digital nasional. Hal ini membuat masyarakat kini punya banyak pilihan transaksi yang lebih cepat, aman, dan praktis.
Capaian ini pun membuahkan hasil. Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mempertahankan status sebagai daerah kategori “Digital” dan meraih peringkat 3 terbaik implementasi digitalisasi daerah dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Ke depan, Pemkab Tanbu sudah menyiapkan langkah lebih agresif. Rencana strategis tahun 2026 mencakup perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, integrasi penuh sistem transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah, hingga target ambisius 80 persen transaksi retribusi non-tunai pada triwulan keempat.
Dampak dari digitalisasi ini juga mulai terasa. Selain meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah, sistem digital mampu meningkatkan transparansi melalui pencatatan yang lebih rapi dan real-time.
Tak hanya itu, digitalisasi juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan langkah ini, Tanah Bumbu semakin mantap melangkah menuju era pemerintahan digital yang modern, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
#TanahBumbu #DigitalisasiDaerah #ETPD #TP2DD #QRIS #BankKalsel #SmartCity #BeritaKalsel #EkonomiDigital #TransformasiDigital #WTP