Bupati Andi Rudi Latif Bawa Pulang Penghargaan Nasional, Tanah Bumbu Jadi Juara Inklusi Keuangan Kalimantan!

PUBLIKAINDONESIA, BATULICIN – Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu berhasil meraih Penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.

Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Tanah Bumbu dalam memperluas inklusi keuangan di daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat desa.

Bupati Andi Rudi Latif menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat di pedesaan,” ujar Bupati Andi Rudi Latif usai menerima penghargaan.

Bupati menegaskan, upaya percepatan akses keuangan merupakan bagian dari visi BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.

Menurutnya, inklusi keuangan tidak sebatas layanan perbankan, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui literasi finansial, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Kita ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu bisa lebih mudah menabung, mengakses pembiayaan, dan memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” jelasnya.

Keberhasilan Tanah Bumbu dalam memperluas akses keuangan, tambah Bupati, juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan mikro, serta pelaku UMKM lokal.

Rakornas TPAKD 2025 sendiri dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.

Dalam sambutannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Inklusi keuangan adalah indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menuturkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar mampu menjadi motor pemerataan ekonomi dan mendukung pembiayaan UMKM.

Dengan penghargaan ini, Tanah Bumbu semakin mempertegas posisinya sebagai daerah pelopor dalam pengembangan ekonomi inklusif di Kalimantan, sekaligus menunjukkan bahwa komitmen nyata mampu melahirkan prestasi yang membanggakan di kancah nasional.