PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Sebuah video pendek yang menampilkan aktivitas dan program kerja Presiden Prabowo Subianto sebelum pemutaran film di sejumlah bioskop mendadak viral di media sosial. Tayangan ini menuai reaksi beragam dari masyarakat, memicu perdebatan soal etika penayangan konten kenegaraan di ruang hiburan publik.
Video berdurasi sekitar satu menit tersebut memperlihatkan kompilasi kegiatan kenegaraan Presiden Prabowo, mulai dari pertemuan bilateral hingga kunjungan kerja ke daerah. Tayangan dikemas dengan narasi positif mengenai pencapaian pemerintah.
Penonton Kaget, Media Sosial Heboh
Fenomena ini salah satunya diungkap oleh akun Instagram populer @catatanfilm, yang mengunggah tangkapan layar dan testimoni penonton bioskop.
“Dari netizen yang beberapa hari ini sempat menonton film di bioskop, mereka kaget ada video rangkaian aktivitas dan pencapaian di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang ditayangkan sebelum film dimulai,” tulis akun tersebut, Sabtu (14/9/2025).
Unggahan itu pun memancing berbagai komentar dari warganet. Sebagian menyebut tayangan tersebut terkesan janggal dan menyerupai propaganda, sementara yang lain menilai itu wajar sebagai bentuk sosialisasi program pemerintah.
Pemerintah: Wajar Selama Tak Langgar Aturan
Menanggapi kontroversi ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara. Ia memastikan bahwa penayangan video tersebut tidak menyalahi aturan, selama tidak mengganggu kenyamanan penonton atau melanggar regulasi.
“Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu hal yang lumrah,” kata Prasetyo kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai program dan capaian strategisnya kepada masyarakat, termasuk melalui media alternatif seperti bioskop.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Fenomena ini menambah daftar panjang diskusi soal batas antara komunikasi publik dan propaganda politik, terutama di era digital yang sensitif terhadap bentuk-bentuk penyampaian pesan pemerintah.
- Pendukung menilai tayangan ini sebagai bentuk edukasi publik yang efektif, terlebih jika dikemas menarik dan informatif.
- Kritikus menyebut bioskop bukanlah ruang yang tepat untuk konten kenegaraan, karena penonton datang untuk hiburan, bukan informasi politik.
Sejumlah pakar komunikasi menyarankan agar pemerintah lebih selektif memilih medium sosialisasi agar tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik.
Kontroversi video Presiden Prabowo di bioskop mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk menjangkau publik dengan cara baru, namun juga menyoroti perlunya sensitivitas terhadap konteks dan ruang penyampaian pesan. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci agar komunikasi kebijakan bisa diterima dengan tepat sasaran tanpa memicu polemik.
