PUBLIKAINDONESIA,MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Tim Pembina Posyandu menggelar rapat evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Aula Barakat, Martapura, Rabu (21/5/2025) pagi. Rapat ini dilakukan pasca penetapan Desa Jambu Burung dan Desa Pasar Jati sebagai pilot project program tersebut.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan enam bidang SPM yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

Nurgita meminta dinas-dinas terkait menyusun pertanyaan wawancara yang terarah dan terukur kepada masyarakat yang dilayani posyandu, guna menggali keluhan dan kebutuhan yang dirasakan warga.
“Pertanyaan ini nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan dari tingkatan puskesmas, puskesmas pembantu hingga posyandu. Contohnya, pada bidang perumahan rakyat bisa ditanyakan terkait sanitasi rumah,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan kunjungan belajar ke dua desa percontohan, baik dari aspek administrasi maupun pelayanan.
“Notulen dan dokumentasi rapat ini juga perlu disusun sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tambah Nurgita.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina memaparkan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya untuk mencapai target SPM bidang kesehatan. Di antaranya adalah kampanye pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin.
“Kami juga melakukan skrining penyakit menular dan tidak menular, termasuk gangguan jiwa, serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurang gizi. Ada juga kelas baduta untuk pencegahan stunting,” kata Yasna.
Ia menambahkan, pihaknya membutuhkan dukungan dari pambakal (kepala desa) dan lurah untuk melengkapi dokumen kelembagaan posyandu, serta dukungan puskesmas dalam meningkatkan kapasitas kader posyandu di lapangan. (FA)