PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperketat langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan sosial yang bisa mengancam stabilitas daerah. Mulai dari penyebaran hoaks, provokasi media sosial, radikalisme hingga ancaman narkoba menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Upaya itu terlihat dalam kegiatan peningkatan kapasitas bidang intelijen dan kewaspadaan dini yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Rabu (6/5/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Rakhmat Dhany, serta dihadiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran, APDESI, HIPMI, aparat keamanan hingga berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Rakhmat Dhany menegaskan situasi kebangsaan saat ini bergerak sangat dinamis. Kemajuan teknologi dan arus informasi yang cepat dinilai membawa dampak positif sekaligus ancaman serius apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Gangguan bisa berupa hoaks yang menyebar cepat, provokasi di media sosial, sampai gesekan sosial di masyarakat yang kalau tidak dicegah bisa berkembang menjadi konflik,” ujarnya.
Menurut Dhany, Pemerintah Kabupaten Banjar sudah memiliki payung hukum melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sistem deteksi dini, pencegahan hingga penanganan awal terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).
Namun demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Dibutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari TNI, Polri, BIN, organisasi masyarakat hingga tokoh masyarakat agar deteksi dini bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Dhany juga mengingatkan bahwa masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal religius dan ramah tetap harus waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan.
“Dengan deteksi dini yang baik, kita bisa melakukan cegah dini. Kalau pencegahan berjalan maksimal, stabilitas daerah akan tetap aman dan kondusif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjar Tofik Norman Hidayat mengatakan kegiatan tersebut memang menyasar organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis massa cukup besar di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, ormas memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mendeteksi potensi gesekan sosial sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Ormas diharapkan bisa ikut mengidentifikasi potensi kerawanan di tengah masyarakat sehingga bisa dicegah lebih awal,” katanya.
Tofik mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari penyebaran hoaks, radikalisme, konflik berbasis agama hingga maraknya peredaran narkoba.
Ia bahkan menyinggung adanya gesekan terkait pendirian tempat ibadah yang sempat terjadi pada tahun 2025 lalu.
Selain itu, momentum politik seperti pemilihan kepala desa juga dinilai rawan memicu konflik sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Karena itu komunikasi dan sinergi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat, mulai tingkat desa sampai kabupaten,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Banjar berharap seluruh elemen masyarakat semakin siap menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan daerah tetap kondusif.
#Banjar #Banjarbaru #Kesbangpol #PemkabBanjar #Hoaks #Radikalisme #FKUB #FKDM #Intelijen #KewaspadaanDini #BeritaBanjar #Kalsel #InfoBanjar #Narkoba #PolitikBanua #KeamananDaerah #BeritaKalimantan #BanjarHits #MediaSosial #KonflikSosial