PUBLIKAINDONESIA.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk mendukung gerakan taat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama terhadap kendaraan dinas yang menjadi aset daerah.
Penegasan ini muncul setelah adanya data tunggakan kendaraan dinas yang tercatat di UPPD Samsat Martapura. Pemerintah daerah pun tak tinggal diam.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Ajidinnor Ridhali, memastikan pihaknya siap melakukan koordinasi dan sinkronisasi data agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara menyeluruh.
“Data dari Samsat sebelumnya memang sudah disampaikan ke kami. Di dalamnya ada beberapa kendaraan yang masih tercatat atas nama SKPD yang sebenarnya sudah beralih kewenangan,” jelas Ajidinnor.
Ajidinnor mengungkapkan, sebagian kendaraan dinas di tingkat desa rata-rata sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi operasional. Namun secara administrasi masih tercatat di sistem, sehingga memunculkan angka tunggakan pajak.
Faktor inilah yang disebut menjadi salah satu penyebab munculnya catatan tunggakan PKB pada kendaraan dinas.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kewajiban pembayaran pajak kendaraan telah melekat pada masing-masing SKPD sebagai pengguna kendaraan.
“Pada 2025 lalu sudah ada sosialisasi dari Samsat kepada seluruh SKPD. Anggaran pembayaran pajak memang berada di masing-masing SKPD,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Banjar akan:
* Melakukan validasi dan sinkronisasi data kendaraan dinas
* Mendorong SKPD menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan yang masih aktif
* Memproses penghapusan aset untuk kendaraan rusak berat atau tidak lagi operasional sesuai prosedur
Langkah ini diharapkan mampu merapikan administrasi sekaligus memastikan tidak ada lagi data “menggantung” dalam sistem.
Ajidinnor menegaskan, tertib administrasi dan kepatuhan pajak bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Selain itu, kepatuhan PKB juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah melalui skema opsen pajak, yang hasilnya kembali untuk pembangunan di Kabupaten Banjar.
Dengan komitmen ini, Pemkab Banjar ingin memastikan bahwa pemerintah menjadi contoh dalam ketaatan pajak dimulai dari asetnya sendiri.
#PemkabBanjar #PajakKendaraanBermotor #PKBBanjar #SamsatMartapura #BPKPADBanjar #BeritaBanjarHariIni #Martapura #TataKelolaPemerintahan #AsetDaerah #BanjarMaju