Close Menu
Publika Indonesia
    What's Hot

    Program “Gentengisasi” Prabowo Disorot LPKSM Borneo, Solusi Hunian Panas di Kalimantan?

    08/02/2026

    Menbud Fadli Zon: Pers Punya Peran Strategis Bangun Ekosistem Kebudayaan Daerah

    08/02/2026

    DPD Hanura Kalsel Temui Langsung Warga Terdampak Banjir di Balangan

    08/02/2026

    PPPK Baru, Janda Baru? PA Mempawah Catat Tren Perceraian Tak Biasa

    07/02/2026

    Fadli Zon Dukung Banjarbaru Jadi Kota Living Museum, Cempaka Disiapkan Jadi Ikon Budaya Nasional

    07/02/2026
    Publika Indonesia
    • Home
    • Hukum
    • Kriminal
    • pemilu
    • Ekonomi
      1. Wisata
      2. Health
      3. View All

      Bidik Wisatawan ASEAN, Ini Strategi Dispar Kalsel

      04/02/2026

      Ritual Sakral Suku Banjar Mandi 7 Bulanan, Menjaga Kehidupan Sejak Dalam Kandungan

      31/01/2026

      Asli Sumatera, Mekar di Australia: Titan Arum Tarik 2.000 Pengunjung

      10/01/2026

      Pecinta Travelling Wajib Tahu! Jelajah Semua Pulau di Indonesia Bisa Habiskan Separuh Hidupmu

      06/10/2025

      Balangan Health Run 4K, Cara Seru Warga Balangan Jaga Kesehatan

      15/12/2025

      Indonesia Siap Cetak Sejarah, Tim Muhammadiyah Dilirik WHO Jadi Pasukan Medis Dunia

      27/10/2025

      Workshop Nasional Kefarmasian 2025: Apoteker Didorong Jadi Garda Terdepan Atasi Hipertensi

      09/10/2025

      Sayur MBG di Tala Ditemukan Ada Ulat, Murid Ogah Makan, Ini Respon Pengawas

      06/10/2025

      Hovercraft Futuristik ‘AirFish’ Singapura–Batam Siap Mengudara 2026

      07/02/2026

      Buntut Badai Pasar Modal, OJK Diguncang Pengunduran Diri Beruntun

      31/01/2026

      WEF Warning! Pengangguran Jadi Bom Waktu Ekonomi Indonesia

      23/01/2026

      Tak Hanya Solar, Impor Bensin dan Avtur Juga Bakal Disetop

      23/01/2026
    • Nusantara
      • Banjarbaru
      • Banjarmasin
      • Kabupaten Banjar
      • Kalimantan Selatan
      • Tanah Bumbu
    • Olahraga
    Subscribe
    Trending Topics:
    • Tim Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • SOP Perlindungan Wartawan
    • Tentang Kami
    Publika Indonesia
    • Tim Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • SOP Perlindungan Wartawan
    • Tentang Kami
    Beranda » Beranda » Ikan Mati Massal di Sungai Barito, DPRD Kalsel Sebut Faktor Alam, WALHI: Jangan Kaburkan Akar Masalah

    Ikan Mati Massal di Sungai Barito, DPRD Kalsel Sebut Faktor Alam, WALHI: Jangan Kaburkan Akar Masalah

    Tim PublikaTim Publika05/02/2026

    PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Fenomena kematian massal ikan di Sungai Barito kembali memantik perdebatan. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), Sadam Husein Naparin, menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan disebabkan pencemaran kimia atau aktivitas industri, melainkan faktor alam.

    Menurut Sadam, hasil analisis lapangan dan mitigasi awal menunjukkan adanya intrusi air dengan tingkat pH tinggi yang dipicu kiriman banjir rob dari wilayah Hulu Sungai beberapa waktu lalu. Perubahan kualitas air yang terjadi secara mendadak ini dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem Sungai Barito.

    “Ini murni faktor alami, bukan akibat zat kimia berbahaya atau aktivitas perusahaan,” tegas Sadam.

    Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan. WALHI menilai narasi yang hanya menyalahkan faktor alam justru menyederhanakan persoalan dan berpotensi menyesatkan publik.

    Menurut WALHI Kalsel, Sungai Barito telah lama berada dalam tekanan berat akibat aktivitas industri ekstraktif, pertambangan, perkebunan skala besar, serta buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS).

    Menafikan peran aktivitas manusia sama saja dengan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat bantaran sungai, nelayan, dan pembudidaya ikan yang terdampak langsung.

    “Negara tidak boleh terus berlindung di balik dalih faktor alam untuk menghindari tanggung jawab pengawasan dan penegakan hukum,” tegas WALHI Kalsel dalam keterangannya.

    WALHI mengungkap, Sub DAS Barito dan DAS Barito saat ini dibebani ratusan izin usaha lintas provinsi, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan. Tercatat terdapat:

    * 284 Hak Guna Usaha (HGU) seluas 421.514,26 hektare

    * Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.113.071,90 hektare

    * Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.694.059,31 hektare

    PETA BEBAN IZIN (WIUP, HGU, PBPH) DI WILAYAH DAS BARITO / walhi kalsel, publikaindonesia.com

    Beban industri ini dinilai berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas air Sungai Barito yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

    Salah satu tekanan terbesar, menurut WALHI, berasal dari perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Pembangunan kanal-kanal air di kawasan ini berpotensi membuka lapisan pirit. Ketika teroksidasi, pirit menghasilkan asam sulfat (H₂SO₄) yang meningkatkan keasaman air dan melepaskan logam berat ke sungai.

    Gejalanya bisa dikenali dari endapan karat di tepi sungai, tumbuh suburnya eceng gondok dan tanaman indikator pencemaran, hingga perubahan warna air.

    Aktivitas pertambangan, limbah industri, serta keberadaan stockpile batubara di sepanjang DAS Barito juga dinilai memperparah kondisi perairan melalui limpasan air hujan dan aktivitas operasional.

    WALHI menegaskan, fenomena “Danum Bangai” (istilah lokal masyarakat sekitar) atau “penurunan kualitas air” Sungai Barito tidak bisa dilepaskan dari penyusutan debit air di wilayah hulu seperti Barito Utara dan Barito Selatan. Kondisi ini membuat seluruh beban pencemaran dari Sub DAS Barito terkonsentrasi di wilayah hilir.

    Analogi sederhana yang disampaikan WALHI menggambarkan kondisi ketika air sungai menyusut, pencemaran yang sebelumnya tersebar menjadi semakin pekat dan berbahaya.

    Akibatnya, kadar dissolved oxygen (DO) menurun drastis. Limbah industri meningkatkan Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD), sementara logam berat dan air asam mengganggu proses fotosintesis organisme air. Kondisi hipoksia pun tak terhindarkan.

    Padahal, ikan membutuhkan kadar DO minimal 4–5 mg/L untuk bertahan hidup. Saat ambang ini terlampaui, ikan mengalami stres hingga kematian massal, seperti yang terjadi di Sungai Barito.

    Atas kondisi tersebut, WALHI Kalimantan Selatan menegaskan bahwa menyalahkan faktor alam tanpa mengevaluasi izin usaha adalah keliru, Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin perkebunan, pertambangan, dan industri di DAS Barito

    Penanganan Sungai Barito harus menyasar akar masalah, bukan bersifat reaktif dan parsial

    Tanpa langkah serius menghentikan sumber pencemaran di hulu, WALHI memperingatkan krisis ekologis Sungai Barito akan terus berulang dan semakin memburuk.

     

    #SungaiBarito #IkanMati #LingkunganKalsel #WALHIKalsel #DASBarito #PencemaranLingkungan #Sawit #Tambang #EkologiBarito #BeritaKalsel #KrisisLingkungan #BreakingNews

    Share. Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Email

    Related Posts

    Program “Gentengisasi” Prabowo Disorot LPKSM Borneo, Solusi Hunian Panas di Kalimantan?

    08/02/2026

    Menbud Fadli Zon: Pers Punya Peran Strategis Bangun Ekosistem Kebudayaan Daerah

    08/02/2026

    DPD Hanura Kalsel Temui Langsung Warga Terdampak Banjir di Balangan

    08/02/2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Berita Terbaru

    Program “Gentengisasi” Prabowo Disorot LPKSM Borneo, Solusi Hunian Panas di Kalimantan?

    08/02/2026

    Menbud Fadli Zon: Pers Punya Peran Strategis Bangun Ekosistem Kebudayaan Daerah

    08/02/2026

    DPD Hanura Kalsel Temui Langsung Warga Terdampak Banjir di Balangan

    08/02/2026

    PPPK Baru, Janda Baru? PA Mempawah Catat Tren Perceraian Tak Biasa

    07/02/2026
    Berita Pilihan
    Banjarmasin

    Program “Gentengisasi” Prabowo Disorot LPKSM Borneo, Solusi Hunian Panas di Kalimantan?

    08/02/2026 Banjarmasin

    PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui program “Gentengisasi” dalam Gerakan Indonesia ASRI mendapat…

    Menbud Fadli Zon: Pers Punya Peran Strategis Bangun Ekosistem Kebudayaan Daerah

    08/02/2026

    DPD Hanura Kalsel Temui Langsung Warga Terdampak Banjir di Balangan

    08/02/2026

    PPPK Baru, Janda Baru? PA Mempawah Catat Tren Perceraian Tak Biasa

    07/02/2026

    Recent Posts

    • Program “Gentengisasi” Prabowo Disorot LPKSM Borneo, Solusi Hunian Panas di Kalimantan?
    • Menbud Fadli Zon: Pers Punya Peran Strategis Bangun Ekosistem Kebudayaan Daerah
    • DPD Hanura Kalsel Temui Langsung Warga Terdampak Banjir di Balangan
    • PPPK Baru, Janda Baru? PA Mempawah Catat Tren Perceraian Tak Biasa
    • Fadli Zon Dukung Banjarbaru Jadi Kota Living Museum, Cempaka Disiapkan Jadi Ikon Budaya Nasional

    Recent Comments

    1. Maf mengenai Waspada Ular di Sekitar Lingkungan Saat Musim Hujan
    2. ラブドール mengenai Tangkal Brain Rot, BASAKalimantan Wiki Gelar Dialog Kebijakan untuk Generasi Kritis
    3. ラブドール mengenai Tangkal Brain Rot, BASAKalimantan Wiki Gelar Dialog Kebijakan untuk Generasi Kritis
    4. ラブドール mengenai Tangkal Brain Rot, BASAKalimantan Wiki Gelar Dialog Kebijakan untuk Generasi Kritis
    5. ラブドール mengenai Tangkal Brain Rot, BASAKalimantan Wiki Gelar Dialog Kebijakan untuk Generasi Kritis
    Februari 2026
    S S R K J S M
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  
    « Jan    
    © 2026 - PublikaIndonesia.com
    • Tim Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • SOP Perlindungan Wartawan
    • Tentang Kami

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.