PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin serius mengebut agenda transisi energi demi menekan emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global. Salah satu target besarnya adalah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Menariknya, energi nuklir kini resmi masuk sebagai andalan baru dalam bauran energi nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa nuklir bukan lagi sekadar opsi, melainkan komponen penting dalam transisi energi global. Hal ini disampaikannya saat membuka acara The 10th Asia Nuclear Business Platform 2025 di Jakarta.
“Energi nuklir merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam transisi energi global. Strategi nasional kita secara eksplisit menempatkan nuklir untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi,” ujar Yuliot.
Untuk mempercepat transisi energi di sektor kelistrikan, Kementerian ESDM telah menyiapkan berbagai jurus. Mulai dari co-firing biomassa, peralihan bahan bakar yang lebih bersih, peningkatan efisiensi pembangkit, hingga moratorium pembangunan PLTU batubara. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong pengembangan energi terbarukan, hidrogen hijau, amonia, dan tenaga nuklir.
Langkah ini diperkuat dengan pembangunan infrastruktur transmisi, penerapan smart grid, serta percepatan penghentian dini PLTU batubara. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Induk Kelistrikan Nasional dan RUPTL PLN, yang kini secara tegas mewajibkan pemanfaatan energi nuklir.
“Dalam perubahan regulasi dari PP No. 79 Tahun 2014 ke PP No. 40 Tahun 2025, pemanfaatan energi nuklir diwajibkan untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi,” jelas Yuliot.
Tak hanya Indonesia, energi nuklir juga kembali naik daun di Asia Tenggara. Dorongan target net-zero serta kemajuan teknologi, seperti Small Modular Reactor (SMR) dan reaktor generasi lanjut, membuat banyak negara mulai melirik nuklir sebagai solusi energi bersih.
Lima negara dengan konsumsi energi terbesar di kawasan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang menyumbang 89 persen permintaan energi Asia Tenggara, kini sama-sama aktif mengeksplorasi pengembangan nuklir. Kolaborasi ini dilakukan lewat Jaringan Sub-Sektor Kerja Sama Energi Nuklir (NEC-SSN).
Fokus kerja sama tersebut mencakup penguatan SDM, pertukaran informasi, hingga penyusunan kerangka hukum dan regulasi demi menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan nuklir.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir mencapai 35 GW pada 2060, sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sementara itu, tahap awal akan dimulai pada periode RUPTL 2025–2034 dengan penambahan kapasitas 500 MW.
“Kapasitas ini direncanakan mulai beroperasi pada 2032–2033, dengan masing-masing 250 MW untuk sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan,” tutup Yuliot.