PUBLIKAINDONESIA, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Dinas Kesehatan, dan Keluarga SIGAP menyelenggarakan Lokakarya Keberlanjutan Program Keluarga SIGAP, selama dua hari, 12–13 November 2025 di Hotel Roditha Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti oleh 149 Kepala Desa dari seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
Asisten Administrasi Umum Setda Banjar, Rakhmat Dhany, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program Keluarga SIGAP merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pencapaian Generasi Emas 2045. Program ini mengedepankan tiga perilaku utama, yaitu imunisasi rutin lengkap dan sesuai jadwal, cuci tangan pakai sabun (CTPS), serta pemberian makanan bergizi dan camilan sehat untuk anak.
“Program ini telah menjangkau keluarga dengan anak usia 0–24 bulan melalui pelatihan kader, kunjungan rumah, kelas ibu baduta, serta penggunaan media interaktif seperti poster, alat permainan hingga pemanfaatan media sosial,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari uji coba tahun 2023, Tahun 2025 menjadi momentum perluasan implementasi Keluarga SIGAP di tiga daerah, yaitu Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), dan Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan).
Di Kabupaten Banjar, hingga Oktober 2025 program ini telah menyentuh 5.115 orang tua baduta dari 149 desa, melatih 491 kader dari 285 posyandu, serta mencatat 5.037 kunjungan rumah pertama dan 308 penyelenggaraan Kelas Ibu Baduta.
Penasihat Advokasi Keluarga SIGAP, Nuwirman, menyampaikan bahwa SIGAP bukan sekadar program, melainkan gerakan masyarakat yang mampu memberikan dampak langsung pada keluarga.
“Ini pendekatan konkret yang memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.
District Coordinator Keluarga SIGAP, Achmadi, menambahkan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada dukungan pendanaan desa. “Kami berharap setiap desa dapat melanjutkan program ini secara mandiri,” katanya.
Sementara itu, Analisis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa PDT, Sappe MP Sirait, menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk kesehatan dasar.
“Komitmen kami adalah memastikan setiap desa memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan program SIGAP,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Banjar, Fara Hayani, menilai program ini sejalan dengan arah kebijakan prioritas daerah, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan dasar dan upaya penurunan stunting.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Banjar, dr. Widya Wiri Utami, turut menegaskan bahwa dampak program SIGAP sudah terlihat dari meningkatnya capaian imunisasi, praktik CTPS, dan pemberian nutrisi pada baduta sebagai bagian dari percepatan penurunan stunting tahun 2025.
“Kami sudah menyiapkan kebijakan strategis untuk 2026 agar program ini semakin terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui lokakarya ini, seluruh kepala desa diharapkan semakin memahami urgensi Program Keluarga SIGAP dan berkomitmen mengintegrasikannya dalam perencanaan serta penganggaran desa. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan teknis dari Kementerian Desa, Dinas PMD, Bappeda, dan Dinas Kesehatan, menjadi fondasi kuat menuju terwujudnya Generasi Emas 2045.
